Ormas dan Parkir: Mengurai Benang Kusut Perparkiran
Parkir mungkin terlihat seperti urusan sepele. Tapi di kota-kota besar di Indonesia, urusan parkir bisa berubah menjadi persoalan pelik yang memicu konflik, keresahan publik, hingga kerugian ekonomi. Salah satu pihak yang kerap dikaitkan dengan praktik parkir liar adalah organisasi kemasyarakatan (ormas).
Fenomena tukang parkir liar yang memungut tarif sesuka hati di luar sistem resmi bukanlah hal baru. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, praktik ini semakin kompleks karena melibatkan ormas yang mengklaim “wilayah kekuasaan” di berbagai titik parkir potensial. Hal ini menciptakan kekacauan yang merugikan banyak pihak—mulai dari pengguna kendaraan, pemilik lahan, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah.
Parkir: Lahan Basah yang Diperebutkan, Termasuk oleh Ormas
Parkir adalah salah satu “lahan basah” di ruang publik yang sering dimanfaatkan secara ilegal. Banyak lahan parkir—baik di pusat perbelanjaan, tempat ibadah, hingga pinggir jalan—yang dikuasai secara informal oleh individu atau kelompok tertentu. Dan yang kian marak belakangan ini, penguasaan parkir oleh ormas.
Ormas yang terlibat dalam praktik parkir liar ini biasanya memanfaatkan atribut organisasi mereka untuk menunjukkan dominasi. Atribut seperti bendera, rompi, atau spanduk dipasang sebagai simbol kekuasaan di titik-titik parkir strategis. Tujuannya bukan hanya “mengamankan” area tersebut, tetapi juga menjadi dasar untuk memungut tarif parkir dari masyarakat, tanpa ada dasar hukum atau kerja sama resmi dengan pemilik lahan maupun pemerintah daerah.
Konflik antarormas pun tak jarang terjadi. Mereka memperebutkan lokasi parkir yang dianggap memiliki potensi penghasilan besar—seperti dekat pasar/minimarket, masjid besar, atau stasiun. Situasi ini mengarah pada potensi bentrokan, intimidasi terhadap pengguna, hingga merusak citra keamanan lingkungan.
Kerugian yang Ditanggung Banyak Pihak
Dampak dari praktik ini sangat luas:
-
Pengguna kendaraan sering merasa dirugikan karena harus membayar parkir dua kali lipat dari tarif resmi, tanpa jaminan keamanan kendaraan.
-
Pemilik lahan, seperti toko atau pengelola gedung, kehilangan kontrol atas fasilitas milik mereka sendiri karena takut bersitegang dengan ormas.
-
Pemerintah daerah tidak bisa menarik retribusi secara maksimal karena banyak titik parkir dikelola secara ilegal.
-
Investasi sektor swasta menjadi enggan masuk karena khawatir akan adanya intervensi dari kelompok informal yang tidak bisa dikendalikan dengan regulasi.
Baca juga: Tukang Parkir Liar: Ancaman Bagi Bisnis dan Solusinya
Ormas dan Keamanan Parkir: Antara Pelindung dan Pengganggu
Peran ormas dalam masyarakat sebenarnya adalah untuk menjaga ketertiban, menyuarakan aspirasi warga, dan berkontribusi dalam pembangunan. Namun, ketika keterlibatan ormas dalam pengelolaan parkir tidak dilakukan secara legal dan profesional, yang terjadi justru sebaliknya: mereka menjadi bagian dari masalah.
Sebagian oknum dalam ormas bahkan diduga menggunakan status organisasi sebagai tameng untuk melakukan pungutan liar. Hal ini merusak reputasi ormas secara keseluruhan dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Padahal, jika dikelola secara resmi dan profesional, ormas bisa berperan positif—misalnya dengan dilibatkan dalam sistem parkir digital berbasis SOP dan transparansi.
Solusi Digital: Menghapus Celah Parkir Liar dan Dominasi Ormas Tak Resmi
Jawaban atas kekacauan ini adalah transformasi digital dalam sistem parkir. Dengan memanfaatkan teknologi, pengelolaan parkir bisa menjadi lebih transparan, tertib, dan menguntungkan semua pihak.
IN-Parking, sistem parkir digital dari Intracs, hadir sebagai solusi menyeluruh yang mengeliminasi ruang bagi praktik parkir liar—baik oleh individu maupun oleh oknum dalam ormas. Dengan sistem ini:
-
Pengguna kendaraan membayar tarif parkir yang jelas dan transparan.
-
Pemilik lahan bisa mengontrol area parkir mereka secara penuh.
-
Pemerintah daerah mendapatkan data real-time dan retribusi yang sah.
-
Oknum yang selama ini mengambil keuntungan dari sistem informal akan kehilangan celahnya.
Baca juga: Sistem Parkir IN-Parking: Solusi Perparkiran dari Intracs
Lebih dari itu, sistem parkir digital juga bisa mengajak ormas untuk terlibat secara resmi, misalnya melalui pelatihan dan kerja sama berbasis kontrak, bukan dominasi sepihak. Ini akan mengembalikan ormas ke peran semestinya sebagai mitra masyarakat, bukan penguasa wilayah.
Penutup: Saatnya Parkir Jadi Hak, Bukan Barang Rampasan
Sudah saatnya parkir dikelola secara profesional dan tidak lagi menjadi arena rebutan kekuasaan, termasuk oleh oknum dalam ormas. Dengan sistem parkir digital seperti IN-Parking, kita bisa menciptakan lingkungan parkir yang aman, tertib, dan menguntungkan semua pihak.
Parkir bukan hak milik siapa pun. Ia adalah fasilitas publik atau privat yang harus diatur secara adil dan transparan, bukan diperas untuk kepentingan segelintir orang atau organisasi. Dan untuk mewujudkannya, teknologi adalah senjata utama kita.
Ingin menghadirkan sistem parkir digital yang aman, efisien, dan modern untuk area rumah sakit, perkantoran, atau pusat perbelanjaan Anda? Temukan solusi lengkapnya bersama IN-Parking dari Intracs.
Leave a Reply